cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asy-Syariáh
Contact Email
Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ine.fauzia@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Asy-Syari'ah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20869029     EISSN : 26545675     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Memfokuskan diri pada publikasi berbagai hasil penelitian, telaah literatur, dan karya ilmiah lainnya yang cakupannya meliputi bidang ilmu syariah, hukum dan kemasyarakatan secara monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah" : 8 Documents clear
IMPLIKASI CALON TUNGGAL PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAERAH Habibi Habibi
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3017

Abstract

AbstractThe general election is activities of citizens, which are held every five years. In this activity the General Election Commission (KPU) as the organizer prepares all the needs to run elections based on related regulations, which has been changed several times. In former regulation, there is no stipulation on independent candidate nor  single-candidate local leader election. Political parties has roles to fulfil, two of them are political education and regeneration of political cadres. There are 17 political parties in Tasikmalaya but none of them nominate their best cadres. This article tries to describe the implications of single candidate in head of regency election to political parties. By applying qualitative research and empirical-juridical approach, it shows that there was an agreement between political parties in 2015 Tasikmalaya head of regency election to advocate single candidate, while independent candidates as alternative choice for people should fulfil various requirements that hindered their candidacies. Normatifly this phenomena has legal base with the Constitutional Court Decision No. 100/PUU/XIII/2015 that granted Effendi Ghazali’s plead, but substantially damaging democracy. It is feared to occur that a candidate who has strong financial backup influences political elite to support single candidacy. This condition can also discourage political partied to generate new cadres that has great capabilities to compete in general elections.Keywords:head of regency election, single candidate, political party Abstrak Pemilihan Umum adalah kegiatan warga Negara yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dalam kegiatan ini KPU sebagai lembaga penyelenggara memper­siapkan segala kebutuhan untuk berjalannya pemilihan. Regulasi UU yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sudah mengalami beberapa perubahan. UU sebelumnya tidak mengatur  calon tunggal dalam konstestasi pilkada. Munculnya fenemona calon tunggal mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan  putusan untuk diper­silahkan­nya calon tunggal. Uniknya salah satu tugas peran dan fungsi partai politik adalah edukasi politik, kaderisasi, lembaga yang kompetitif dalam pilkada, tidak mau mencalonkan dari kader-kader terbaiknya, padahal jumlah partai saat ini di Kabupaten Tasikmalaya sudah mencapai 17 partai. Tujuan tulisan ini adalah untuk memaparkanimplikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap partai politik. Dengan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antar parpol pada masa pemilu tahun 2015 di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengusung satu pasangan saja. Adapun calon perseorangan sebagai pilihan alternatif dihadapkan pada persyaratan yang menghambat proses pencalonan. Secara normatif hal tersebut tidak menjadi masalah dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII /2015, namun secara substansi demokrasi hal tersebut berdampak buruk. Dikhawatirkan muncul kecenderungan pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik agar dapat mempengaruhi munculnya calon tunggal serta mengurangi kemampuan organisasi dalam mencetak kader dan pemimpin yang mampu bersaing di arena pemilu.Kata kunci: Pemilihan Kepala Daerah, kandidat tunggal, partai politik.
PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH Muhamad Kholid
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3448

Abstract

AbstractSince Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking was ratified and promulgated on July 16, 2008, the existence of Islamic Banking in Indonesia has a very strong formal juridical basis so that the institutions, business activities and operations of Islamic banking in Indonesia are required to apply sharia principles. This paper aims to explain the principles of sharia economic law which are adopted and become the foundation of the Islamic banking law. The methodology used in this study is to use analytical descriptive method with a normative juridical approach with qualitative analysis. Based on the results of the discussion, the following research is produced, namely that sharia principles in the Sharia Banking Act can be found in Article 1 paragraph (13), (20), (21), (22), (23), (24), (25), and (28); Explanation of Article 3; Article 5 paragraph (4); Article 19 paragraph (1) letters a, b, c, d, e, f, g, and i; Article 19 paragraph (2) letters a, b, c, d, e, f, g, and i; Article 21; consideration of letter (a); and the phrase "With the Grace of God Almighty" at the beginning of the Sharia Banking Act. While the principles of Islamic economic law can be found in Article 1 paragraph (2), (8), (16), (21), (22), (23), (24), (25), (26), ( 27); Section 2; Article 4; Article 19; Article 26; and Article 40 paragraph (1) Sharia Banking Law.Keywords : Sharia Economic Law, Sharia BankAbstrakSejak disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, keberadaan Perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan yuridis formal yang sangat kuat sehingga kelembagaan, kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah di Indonesia wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah.  Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diangkat dan menjadi landasan undang-undang perbankan syariah tersebut.  Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Berdasar­kan hasil pembahasan maka dihasilkan penelitian sebagai berikut, yaitu bahwa prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah dapat ditemu­kan pada Pasal 1 ayat (13), (20), (21), (22), (23), (24), (25), dan (28); Penjelasan Pasal 3; Pasal 5 ayat (4); Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i; Pasal 19 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i; Pasal 21; pertimbangan huruf (a); dan frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” di awal Undang-undang Perbankan Syariah. Sedangkan asas-asas hukum ekonomi syariah dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2), (8), (16), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27); Pasal 2; Pasal 4; Pasal 19; Pasal 26; dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah.Kata Kunci:  Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.
KESETARAAN GENDER DALAM IJTIHAD HUKUM WARIS DI INDONESIA Sugiri Permana
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3210

Abstract

AbstractThe discourse on Islamic law has always been the public attention, both from the standpoint of fiqh, as well as other legal side (civil/ common law, customary or feminism). Ijtihad as part of legal reform, is an important part of the dynamics of inheritance law from the time of as-shahabh (the companions) to this day. This paper attempts to describe the development of inheritance law in Indonesia. Some thoughts on equality in inheritance law are part of ijtihad object of legal experts as well as developments in Court decisions.Key words:Fiqh, Ijtihad, Iquality, Renewal, InheritanceAbstrakDiskursus tentang hukum waris Islam selalu menjadi perhatian publik, baik dari sudut pandang fikih, maupun sisi hukum lainnya (hukum Barat, adat atau feminisme). Ijtihad sebagai bagian dari pembaharuan hukum, menjadi bagian penting dalam dinamika hukum waris mulai dari zaman sahabat hingga saat ini. Tulisan ini mencoba men­deskripsi­kan perkembangan hukum waris di Indonesia. Beberapa pemikiran tentang kesetaraan dalam hukum waris menjadi bagian objek ijtihad para ahli hukum termasuk juga perkembangan dalam putusan Pengadilan.Kata Kunci: Fikih, Ijtihad, Kesetaraan, Pembaharuan, Waris
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI TAHUN 2016 Yoghi Arief Susanto; Dede Kania; Burhanuddin Burhanuddin
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3079

Abstract

AbstractLegal assistance is a constitutional right of every citizen that is non-derogable rights as an effort to fulfil access to justice and equality before the law, especially for the poor and who doesn’t understand law. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court are not optimum due to lack of information, the presence of individuals who seeks personal benefits, and a common sense of high cost advocate services. This study is aimed to determine the implementation of legal assistance for the poor in the Cimahi Religious Court along with its supporting factors. This research is a qualitative research with descriptive analytical method and an empirical juridical approach. The utilized data are primary and secondary data. Data collection is done by interview techniques and literature studies. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court is still not effective due to legal factors, law enforcement factors, facilities, community factors and cultural factors. The inhibiting factor in legal assistance is a lack of socialization, difficult access for the community, and a culture in apparatus seeking personal gain. Supporting factors in legal assistance include good relations between legal aid agencies, increased awareness of the Village apparatus and KUA, and the existence of Cimahi Religious Court Website.Keywords:legal assistance, equality before the law, poor society. AbstrakBantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang bersifat non derogable rights sebagai upaya mewujudkan Acces to Justice dan Equality Before The Law terutama untuk masyarakat miskin dan buta hukum. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi masih kurangnya informasi bantuan hukum, adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi, dan anggapan mahalnya jasa advokat membuat pelaksanaan bantuan hukum belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi beserta faktor penghambat dan penunjangnya. Penelitian menggunkn penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif Analitis dn pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Cimahi masih belum efektif karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor penghambat dalam bantuan hukum adalah kurangnya sosialisasi, akses masyarakat yang masih sulit, dan ada budaya di aparat yang mencari keuntungan pribadi. Faktor penunjang dalam bantuan hukum diantaranya adanya hubungan baik antar lembaga pemberi bantuan hukum, meningkatnya kesadaran perangkat Desa, KUA dan ada Website Pengadilan Agama Cimahi.Kata Kunci :Bantuan Hukum, Equality Before The Law, Masyarakat Miskin
HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Dasep Muhammad Firdaus
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3028

Abstract

AbstractIndonesia as a constitutional and democratic state has three governmental branches which are executive, legislative and judicial power; and executed on the check and balance principle. One of the check and balance principles implementation can be seen in the House of Representatives of Indonesia (DPR)’s Parliamentary Scrutiny function which is mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the right of inquiry to investigate all forms of implementation of laws and government policies that are allegedly contrary to the legislation. Recently the rights had been applied to evaluate KPK (corruption eradication commission) as an independent institution and free from any authority. Substantially the inquiry right was applied to evaluate KPK regarding the following aspects: institutional, authority, human resources, and expenditure budgets. Through legal tracing on related laws and regulations, that were descriptively analyzed regarding the DPR's inquiry right implementation towards KPK; it was found the DPR's inquiry rights to the KPK is constitutionally regulated in Article 20A of the UUD 1945, Law Number 17 of 2014 Article 79 paragraph (1), (2) and (3) and Constitutional Court Decision Case No. 36 and 37 / PUU-XV / 2017. Based on those regulations, DPR has rights to ask for KPK’s accountability upon their duties and authority and KPK is obliged to respect and implement DPR recommendations produced from the inquiry rights.Keywords:People’s Representative Council, Rights of Inquiry, Corruption Eradication Commission AbstrakIndonesia sebagai negara demokrasi kontitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasar prinsip check and balance. Wujud prinsip tersebut ada dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain melalui hak angket untuk menyelidiki segala bentuk pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah hak angket yang ditujukan terhadap KPK sebagai lembaga bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Secara subtantif pelaksanaan hak dilakukan untuk mengevaluasi KPK dari sisi kelembagan, kewenangan, sumber daya manusia hingga anggaran belanja. Melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara deskriptif atas hak angket DPR terhadap KPK; ditemukan bahwa landasan hukum hak angket DPR terhadap KPK secara konstitusional diatur di dalam Pasal 20A UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) dan Putusan MK No. Perkara 36 dan 37/PUU-XV/2017 . Atas dasar ketentuan tersebut, DPR berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dan KPK sebagai lembaga penegak hukum harus menghormati dan melaksanakan rekomendasi yang telah dihasilkan pansus angket dan.Kata Kunci:DPR, Hak Angket, KPK
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG BANTEN TENTANG PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH Ahmad Sanusi
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3124

Abstract

AbstractReligious Court has authorities to examine and adjudicate cases such as istbat (marriage declaration) and has responsibility to give the best service they can provide for justice seekers on family law matters. This article is try to describe Serang Religious Court Judges’ opinions on marriage declaration upon siri marriage. From field research, it is found that the judges argued that marriage declaration is essentially needed to provide an opportunity for couples who were not registered. They conduct the registration/ declaration based on article 7 of the Islamic Law Compilation (KHI) as long as the unregistered marriages fulfilled the whole conditions required based on Islamic marriage law.Keywords:Religious Court, marriage legalization, unregistered marriages, judges view AbstrakPengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa  dan mengadili perkara istbat nikah, tentunya harus memberikan  pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di  bawah tangan yang dilaksanakannya atau karena tidak punya akta nikah  dapat segera teratasi, sehingga problematika yang terkait hal-hal  keperdataan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dapat terselesai­kan dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pandangan hakim PA Serang tentang Itsbat Nikah karena nikah sirri, termasuk pelaksanaan dan bentuk itsbat nikah yang diitsbatkan  karena nikah siri di pengadilan tersebut. Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Serang berpandangan isbat nikah itu pada prinsipnya memberikan peluang kepada mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya  dengan dasar Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (HKI), selama syarat dan rukun pernikahan dipenuhi maka dapat diisbatkan selama tidak menyulitkan pihak lain.Kata Kunci: Pengadilan Agama, Itsbat nikah, Nikah sirri, Pandangan hakim
PRAKTIK JUAL BELI KULIT MENTAH DI SUKAREGANG KABUPATEN GARUT DALAM PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Ummu Salamah
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3063

Abstract

AbstractBuy and sell is an activity to trade goods to other goods or money, and vice versa. In this case Sharia has outlined various conditions and essential requirements so the trade can be considered valid. The object of this study is the practice of cow and sheep skin trade in Sukaregang, Garut Regency, with aims to determine the aspects of sharia economy in the trade, to find a way and solutions for a better system. This paper is based on field research results, used observation and interviews as data collecting methods upon sellers and buyers of cow and sheep skin in Sukaregang, Garut Regency. It shows that the skin trade use kilo system, by weighing the skin. It can be considered as goror, since skin quality is known after buyer process the skin into semi-finished goods. The seller’s motive using kilo system is to gain more profit, even though it will affect the quality of Garut’s leather industry.Keywords:sharia economic law, trading, cow and sheep skin, leather industry AbstrakJual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang, atau uang dengan barang, juga sebaliknya. Dalam hal ini syariah telah menggariskan berbagai syarat dan rukun agar jual beli tersebut dapat diakui keabsahannya. Dengan objek kajian praktek jual beli kulit sapi dan domba di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli tersebut sehingga diharapkan menjadi jalan untuk mendapatkan solusi bagi para pelaku usaha agar terhindar dari kerugian di masa yang akan datang. Tulisan ini dasarkan pada hasil penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode observasi dan interview kepada penjual dan pembeli kulit sapi dan domba di Sukaregang Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kulit dengan sistem kilo tersebut mengandung unsur gharar, mengingat kualitas barang tidak tampak pada saat jual beli, dan baru diketahui setelah barang tersebut diolah oleh pembeli menjadi barang setengah jadi. Adapun faktor pendorong para penjual menggunakan sistem kilo tidak lebih dari motif untuk mendapatkan keuntungan, padahal jika diteliti lebih lanjut akan mengakibatkan penurunan kualitas industri kulit di Garut.Kata Kunci:hukum ekonomi syari’ah, jual beli, kulit sapi dan domba
KONTEKSTUALITAS AYAT-AYAT HUKUM WAKAF DI INDONESIA Neneng Hasanah
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3446

Abstract

AbstractWaqf is a form of worship by separating some of our belongings to be used as common property, for the benefit of Muslims or people in general. In order to make waqf’s benefits more applicable and accessible for all, the management must be maximally monitored. With innovative management and intensive supervision, waqf is expected to become productive and empower the mauquf ‘alaih (waqf eligible receiver) and make them independent economically, health and education. With the library research method and content analysis on the interpretation of related al-Quran verses, none explicitly mentions the word waqf. But the Islamic scholars have agreed that infaq and shadaqah jariyah is the essence of waqf. Waqf are long-lasting infaq and shadaqah jariyah, as long as the asset is still used then the reward still flows to `wakif even though he has passed away.Keywords:waqf, productive waqf, Indonesian Waqf Board AbstrakWakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat islam atau manusia pada umumnya. Agar keberadaan wakaf dan hasil­nya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka pengelolaan dan pengawasannya harus diberdayakan dan diawasi secara maksimal. Dengan cara-cara pengelolaan yang bersifat inovatif dan pengawasan/ monitoring secara intensif yang kemudian wakaf tersebut menjadi produktif sehingga berdaya guna dan menjadikan para mauquf ‘alaih menjadi mandiri secara ekonomi, kesehatan dan pendidikannya.   Dengan metode library research dan content analysis terhadap penafsiran beberapa ayat Al-Quran yang terkait, tidak satupun secara eksplisit menyebutkan kata wakaf. Tetapi para ulama fiqih sudah sepakat bahwa infaq dan shadaqah jariyah yang dimaksud intinya adalah wakaf, karena wakaf adalah infaq dan shadaqah jariyah yang bertahan lama, selama harta tersebut masih digunakan maka pahalanya tetap mengalir kepada`si wakif sekalipun ia sudah meninggal dunia.Kata Kunci:wakaf, wakaf produktif, Badan Wakaf Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 1 (2017): Asy-Syariah Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah More Issue